Rabu, 01 Juni 2016

Monev Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengelolaan Dana Desa  Tahun Anggaran 2015
Bagi Seluruh Desa di Wilayah Kabupaten Rembang
Dalam rangka menciptakan Bendahara Desa tertib kelola administrasi perpajakan dan meningkatkan potensi penerimaan pajak, maka Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang bersama dengan Inspektorat Kabupaten Rembang mengadakan sosialisasi perpajakan bagi bendaharawan dengan tema Monitoring Serta Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pengelolaan Dana Desa bagi seluruh Bendahara Desa di wilayah Kabupaten Rembang. Kegiatan yang diselenggarakan pada Rabu 1 Juni 2016 di Hotel Fave Rembang ini, juga sekaligus pencanangan Bendahara Desa sebagai Kader Pajak Kabupaten Rembang.

Pada  acara yang diikuti oleh 307 Bendahara Desa ini, Wakil Bupati Bayu Andriyanto dalam sambutan pembukaan acara tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2016 ini, Dana Desa Kabupaten Rembang sebesar 179 milyar dari Pemerintah Pusat serta alokasi dana desa (ADD) sebesar 82,2 milyar untuk dibagikan keseluruh desa diwilayah kabupaten Rembang.

Sambutan Wakil Bupati Rembang, Bapak Bayu Andriyanto
Bayu Andriyanto juga berpesan agar Dana Desa dan ADD dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan memberikan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk juga pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan perawatan lingkungan secara berkelanjutan.

Wakil Bupati juga mengingatkan para Bendahara Desa agar selalu tertib dalam pelaksanaan perpajakan yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa, karena pada akhirnya pajak yang dibayarkan nantinya juga akan kembali kepada masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya, Fahruddin, Kepala Inspektorat Rembang, dalam paparannya mempertegas bahwa Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, termasuk didalamnya aspek perpajakan pengelolaan Dana Desa.

Pemateri dari KPP Pratama Pati, Nikko Danianto, selain mengulas materi perpajakan bagi bendahara desa, juga menjelaskan tentang Kader Pajak. Bahwa kader pajak adalah kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perpajakan.  Dengan dicanangkannya bendahara desa sebagai kader pajak, maka dengan kedekatan baik secara fisik maupun emosional dengan warga desanya, mereka akan lebih mudah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan hak dan kewajiban wajib pajak.

Selain itu juga disampaikan tentang sistem e-Billing yang merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik. sebagai merupakan wujud peningkatan layanan DJP bagi wajib pajak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya.






Sabtu, 29 Juni 2013

REMBANG - Kamis pagi (27/6/2013) sebanyak 37 mahasiswa STIE YPPI Rembang lengkap dengan atribut jas almamater tampak memadati suatu ruangan tempat diselenggarakannya Workshop PPh Orang Pribadi. Acara tersebut merupakan kerja sama KP2KP Rembang dan  STIE YPPI Rembang. Tujuan diselenggarakannya Workshop tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan serta pembekalan kepada mahasiswa selaku calon wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan nantinya.

Acara yang dipandu oleh MC Rizki A.K hari itu berlangsung mulai pukul 10.30 s.d. 15.00 WIB. Acara diawali dengan sambutan dari Ketua STIE YPPI Rembang, Bapak Muhammad Tahwin, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, beliau memberikan apresiasi positif atas diselenggarakannya workshop PPh Orang Pribadi di lingkungan kampus STIE YPPI Rembang. Beliau berharap agar acara workshop perpajakan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga mahasiswa STIE YPPI Rembang nantinya memiliki skill dan pengetahuan perpajakan yang mumpuni. setelah sambutan selesai, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi workshop oleh Bapak Musofa Abdul Latif dan Muchamad Djaelani. Penyampaian materi dilaksanakan dalam dua sesi, sesi pertama pukul 10.45 s.d. 12.00 dan sesi kedua pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB. sesi pertama diisi dengan materi mengenai Subjek dan Objek PPh Orang Pribadi, sedangkan sesi kedua diisi dengan simulasi penghitungan PPh Orang Pribadi beserta pengisian SPT. Workshop berlangsung cukup interaktif diselingi dengan candaan-candaan ringan dari pengisi materi untuk mencairkan suasana. Mahasiswa STIE YPPI Rembang juga cukup aktif dalam melontarkan pertanyaan mengenai isu-isu perpajakan terkini kepada pengisi materi.
Bapak Musofa Abdul Latif selaku pengisi materi workshop menuturkan bahwa beliau sangat terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh audiens, serta bertemu dengan mahasiswa mengingatkannya akan masa-masa ketika masih mengenyam bangku perkuliahan. di sela-sela materi, beliau juga sempat memberikan nasihat kepada para mahasiswa agar memanfaatkan masa perkuliahan sebaik-baiknya demi masa depan.

File materi workshop dapat diunduh di sini
Kamis kemarin (20/06/2013), KP2KP Rembang bekerja sama dengan KPP Pratama Pati mengadakan sosialisasi Perturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2013 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan kepada PKP Badan yang berada dalam wilayah Kabupaten Rembang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Kartini, Jalan Diponegoro, Rembang.
Sosialisasi dihadiri oleh 161 orang perwakilan PKP badan dari 497 PKP badan yang diundang. Tiap-tiap perwakilan/undangan diwajibkan mengisi daftar hadir dan diberi handout tentang materi yang akan disampaikan oleh pemateri serta Compact Disk/CD yang berisi aplikasi e-SPT masa PPN. Acara resmi dimulai pukul 09.30 WIB, molor setengah jam dari jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan penginstalan CD yang membutuhkan waktu cukup lama.
Acara secara eksklusif dipandu dan dibuka oleh Rizki Arief Kurniawan, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala KP2KP Rembang, Bapak Luthfi Aziz, S.E., M. Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh dan juga mengingatkan untuk senantiasa menjaga kepatuhan meskipun dalam hal ini format penyampaian SPT masa PPN 1111 akan berubah mulai masa pajak Juni 2013, yaitu SPT masa PPN wajib disampaikan dalam bentuk data elektronik. Beliau mengharapkan dukungan dari para PKP terhadap peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-10/PJ/2013 ini yang dianggap lebih efisien bagi PKP serta Direktorat Jenderal Pajak. Beliau juga menghimbau kepada semua peserta untuk memerhatikan apa yang disampaikan pemateri dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penginstalan aplikasi serta pengisian e-SPT masa PPN sehingga terhindar dari sanksi terkait penyampaian SPT masa PPN 1111.
Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Farid Helmi (Account Representative/AR KPP Pratama Pati) yang dibantu oleh 3 rekan AR lainya, yaitu Muh. Taifur, S.E., Eko Ardiyanto, S.S.T., dan Abdul Rahman. Peserta diminta untuk mengaktifkan notebooknya dan secara bersama-sama menginstal dan juga mengisi e-SPT sesuai dengan arahan pemateri. Dalam penyampaian materi ini, pemateri menjelaskan secara runtut dan jelas cara menginstal aplikasi dan cara pengisiannya. Format duduk peserta yang dibuat melingkar dalam  satu meja untuk setiap delapan peserta seperti dalam forum diskusi memudahkan pemateri untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Pesertapun secara antusias mengikuti dan menjalankan arahan pemateri. Selesai menyampaikan materi dan sebelum menyudahi pertemuan, pemateri meminta peserta yang masih merasa kesulitan untuk tidak sungkan datang dan bertanya kepada fiscus di KP2KP Rembang maupun KPP Pratama Pati guna menghindari sanksi apabila e-SPT masa PPN tidak disampaikan secara benar dan jelas.

Selanjutnya, pemateri menyerahkan kembali kendali acara kepada pemandu acara. Tepat pukul 12.30 acara disudahi dan ditutup dengan doa. Terbesit dalam doa peserta yang notabene adalah wajib pajak, semoga Direktorat Jenderal Pajak mampu menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan secara lebih baik dan efisien yang muaranya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Senin, 27 Mei 2013

pajak dan pembangunan bangsa yang bermartabat
Sebanyak 21 SMA/SMK baik negeri maupun swasta di Kabupaten Rembang mengikuti Penyuluhan Pajak Kepada Guru yang diadakan pada Kamis-Jumat, 23-24 Mei 2013 dan bertempat di aula KP2KP Rembang dengan mengambil tema "Pajak dan Pembangunan Bangsa yang Bermartabat".  Penyuluhan yang memilih target para guru ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada para bapak/ibu guru mengenai perpajakan dan imbasnya akan sampai pada anak didik mereka dalam bentuk motivasi dan semangat agar para calon generasi penerus nantinya menjadi menjadi warga negara yang taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Suasana saat penyampaian materi berjalan cukup interaktif dan diselingi diskusi-diskusi ringan. Dalam diskusi tersebut, ada suatu usulan yang cukup menggelitik dari salah satu peserta yang hadir, yaitu usulan penerapan tarif progresif. Penerapan tarif progresif seharusnya tidak hanya diterapkan berdasarkan banyaknya kepemilikan kendaraan bermotor saja, namun juga perlu diterapkan berdasarkan jumlah istri yang dimiliki. Hal tersebut sontak membuat seisi ruangan dipenuhi gelak tawa. Diskusi yang ada tidak hanya terbatas pada lingkup materi yang disampaikan, namun juga menyentuh hal-hal yang sedang menjadi tren yang berkaitan dengan perpajakan di lingkungan masyarakat.

serba-serbi sosialisasi
Nyambi TTS-an dulu...
Bpk.Giyono, salah satu narasumber
Warna-warni kerudung ibu guru
Bpk Latif, narasumber pada hari kedua
Nah, ini dia peserta yang menyarankan pajak progresif untuk istri kedua dst. Hahaha..

Rabu, 22 Mei 2013

File Formulir SPT dapat di download di link berikut ini
SPT & SSP

Minggu, 19 Mei 2013

Berikut ini kami lampirkan file blanko permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak http://www.mediafire.com/download.php?kdk25fs319zhxj8
isi:
1 & 2, file permohonan pendaftaran dan perubahan data WP Orang Pribadi
2 & 3, file permohonan pendaftarandan perubahan data WP Badan
5 & 6, file permohonan pendaftaran dan perubahan data WP Bendaharawan
6 & 7, file permohonan pengukuhan PKP dan perubahan data PKP

pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan online di website ereg.pajak.go.id

dokumen yang harus dilampirkan dalam pendaftaran NPWP ada di artikel berikut ini
NPWP

Jumat, 17 Mei 2013


pastikan anda datang saat sosialisasi

Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait dengan tatacara pemberian nomor seri faktur pajak. Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. nah, dibawah ini adalah gambar bagan alir mengenai permohonan kode aktivasi dan penomoran faktur pajak.

  • PERMOHONAN KODE AKTIVASI


  1. PKP mengajukan surat permohonan kode aktivasi ke petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP Pratama tempat PKP terdaftar;
  2. Petugas Seksi Pelayanan memproses permohonan PKP;
  3. Surat pemberitahuan kode aktivasi ke PKP dikirim via pos dan email;
  4. dan 5. proses perekaman data 

  • PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK



  1. PKP menyampaikan surat permintaan nomor seri kepada petugas TPT di KPP;
  2. PKP memasukkan kode aktivasi dan password di komputer yang telah disediakan;
  3. PKP menerima Surat pembetahuan nomor seri faktur pajak.

surat permohonan dapat diunduh secara gratis pada tautan berikut ini:
http://www.mediafire.com/?9mf0ui3iqxab7no